Sumber-sumber Hukum dan Tata Negara

Redaksi :

Sumber-sumber Hukum dan Tata Negara [ Negara indonesia  merupakan Negara hukum semua aspek kehidupan yang ada memiliki hukum yang berlaku,sumber-sumber hukum hukum dan tata Negara indnesia adalah sebagai berikut.

Undang-undang Dasar  Tahun 1945 [ Undang-undang dasar tahun 1945 sebagai sumber  hukum,yang merupakan hukum darsar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketetuan lainya.UUD 1945 adalah merupakan konstitusi Negara yang di dalamnya termuat materi hukum dasar dalam penyelenggaraan Negara NKRI.

Ketetapan MPR [ Berdasarkan Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 3,Majelis perrmusyawaratan rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.dengan demikian,ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (TAP MPR) menjadi sumber hukum kedua dalam hukum tata Negara karena otoritas MPR salah satunya mengubah dan menetapkan UUD.

Ketetapan MPR dilihat dari sifat dan karakteristik suatu norma hukum,tidak dapat di kategorikan kedalam jenis peaturan perundang-undangan,oleh karena ketetapan MPR masih merupakan suatu aturan Dasar Negara/aturan Pokok Negara  (Staatsgrundgesetz).

Suatu ketetapan MPR seharusnya adalah suatu keputusan yang hanya mengikat dan ditujukan kepada presiden karena ketetapan MPR merupakansuatu amanat yang harus dilaksanakan oleh presiden dalam rangka  menjalankan pemerintahanya, dan tidak mengatur umum.sebai suatau dasar Negara aturan pokok Negara,ketetapan MPR juga merupakan sumber dan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang/peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang [ Berdasarkan UUD 1945 pasal 5 ayat (1) presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat (DPR).ini berarti undang-undang yang dimaksudkan adalah undang-undang yang dibuat oleh presiden atau pemerintahan,baik pemerintah pusat maupun daerah.undang-undang tersebut secara maetril mengatur pemyelengaraan Negara dan tugas-tugas pemerintahan.

Kemudian,Berdasarkan UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa: “dewan perwakilan rakyat memegang kekuasan membentuk undang-undang .passal ini memberikan pengertian tentang adanya undang-undang dalam arti formal yang dibenttuk oleh DPR.menurut ayat (2) “setiap rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Dalam arti kata PR dan Presiden memiliki kewenangan yang sama dalam menyetujui undang-undang.jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.(pasal 20 Ayat (3).

Rancangan undang-undang  yang telah disetujui oleh presiden dengan DPR,dsahkan oleh presiden untuk menjadi undang-undang,bahkan jika dalam waktu tiga puluh hari(30 hari) semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui,rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang yang wajib diundang-undangkan.perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan Negara,baik di tingkat pusat maupun daerah.

Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara,yang merupakan hasil pembentukan peraturan,baik ditingkat pusat maupun daerah .menurut Bagir manan,peraturan perundang-undangan adalah :

1.      setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat dan lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan atau tingkah laku yang berrsifat mengikat umum.

2.      Aturan-aturan atau tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak,kewajiban,fungsi,status,atau suatu tatanan.

3.      Peraturan yang mempunyai cirri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum,artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek,peristiwa atau gejala konkret tertentu.

Dalam Undang-undang  No.10 tahun 2004 tentang pembentuk peraturan perundang-undangan,dirumuskan tentang pengertian terssebut sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan angka 2,yang dirumuskan sebagai berikut :

1.      Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada dasarnya dimulai dari rancangan,persiapan,tekhnik penyusunan,perumusan,pembahasan,pengesahan,pengundangan,dan penyebarluaskan.

2.      Peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa,dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa,presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Dalam penjelasan pasal  22 UUD 1945 trsebut jelas bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) adalah suatu peraturan yang mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang,tetapi dibentuk oleh presiden tanpa persetujuan DPR karena tejadinya “Hal ikhwal  kegentingan yang memaksa” sebagaimana presiden pernah menerbitkan Dekrit presiden dan Surat perintah 11 Maret.

Peraturan Pemerintah  [ Dalam UUD 1945 pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Presiden Republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa kekuasaan presiden sepenuhnya diberikan oleh UUD 1945 .sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang melaksanakan penyelenggaraan  Negara,Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan hanya bergantung pada UUD 1845,melainkan membutuhkan peraturan pemerintah . kekuasaan presiden dalam menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sepenuhnya ditetapkan oleh undang-undang dasar 1945.untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh presiden dan DPR ,dalam UUD 45 kepada presiden diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat (2)).dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undangnya,sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya peraturan pemerinta.

Keputusan Presiden  [ UUD 1945 menetukan keputusan presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan.bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 berdasarkan  surat presiden no.2262/HK/1959 yang ditujukan pada DPR,yaitu sebagai peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh presiden untuk melaksanakan penetapan presiden.kemudian melalui ketetapan MPRS No.XX/MPR/1959,keputusan presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945.keputusan presiden berisi keputusan yang bersifat khusus(einmaling).adalah untuk melaksanakan UUD 1945,ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang sksekutif dan peraturan pemerintah.

Peraturan Pelaksana Lainya [ Peraturan pelaksana lainya adalah seperti peraturan menteri,instruksi menteri,dan lain-lainya yang harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Konvensi ketatanegaraan (convention) [ Konvensi ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan,bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan mengeser peraturan hukum yang tertulis.

Traktat [ Traktat atau perjanjian ,yaitu perjanjian yang diadakan dua Negara atau lebih.dalam praktiknya,perjanjian internasional beberapa Negara dilakukan tiga tahapan,yaitu perundingan(negosiasion),penandatanganan(signature) dan pengesahan (ratification).selain itu aa pula yang dilakukan dua tahapan,yaitu perundingan,dan penandatanganan.

Traktat merupakan sumber hukum formal dalam hukum tata Negara.traktat dapat dikatakan sama dengan perjanjian ,tetapi perjanjian lebih luas dan tidak terikat oleh bentuk-bentuk tertentu.traktat merupakan perjanjian yang terikat dengan bentuk tertentu yang diadakan oleh dua Negara yang memiliki kepentingan yang sama  yang sering disebut perjanjian bilateral,dan perjanjian oleh banyak Negara disebut perjanjian multilateral.

Dengan demikian traktat dapat dikatakan sebagai sumber hukum materil dan sumber hukum formal dalam tata Negara.karena setiap Negara,tanpa terkecuali membutuhkan hubungan dengan Negara-negara lain di dunia.salah satu konsekuensi logis dari hubungan antar Negara adalah lahirnya berbagai perjanjian diantara kedua Negara atau bahkan banyak Negara sebagai bukti adanya saling membutuhhkan di antara Negara-negara tersebut.

Dalan undang-undang dasar 1945 pasal 11 ayat (1),sampai dengan ayat (3),dinyatakan sebagai berikut :

1.   Presiden dengan “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,menyatakan perang,membuat perdamaian,dan perjanjian dengan Negara lain.”

2.   Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terikat dengan beban keuangan Negara,dan atau mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR;

3.   Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang perrjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Artikel Terkait

Posted by Unknown on Wednesday, 13 November 2013 - Rating: 4.5

Title : Sumber-sumber Hukum dan Tata Negara
Description : Sumber-sumber Hukum dan Tata Negara [ Negara indonesia  merupakan Negara hukum semua aspek kehidupan yang ada memiliki hukum yang berlaku...

Share to

Facebook Google+ Twitter